Kamis, (10/09/20) program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Negeri Salatiga mengadakan webinar nasional dengan tema “Peran Negara, Privat Sektor dan Masyarakat Sipil: Kontribusi Nyata dalam Pemberdayaan Masyarakat” yang dilaksanakan pada pukul 13.30 sampai dengan pukul`16.15 WIB. Walaupun pada awal acara mengalami kendala teknis, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat para peserta webinar nasional terbukti dengan tingkat partisipasi peserta yang tinggi tercatat sekitar 100 peserta telah mengikuti webinar kali ini.

Dalam webinar nasional tersebut acara resmi di buka oleh Dekan Fakultas DakwahInstitut Agama Islam Negeri Salatiga,  Mukti Ali. Acara yang dimoderatori oleh Anggih Zuris Tiani selaku mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) IAIN Salatiga ini menghadierkan dua narasumber utama, yaitu: Rahadiyand Aditya, selaku dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Muhtadi selaku dosen sekaligus ketua program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahadiand Aditya, mempresentasikan materinya dengan judul “Lintas Aktor Mewujudkan Kesejahteraan: Privat Sektor dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Beliau menyinggung sedikit tentang isu kesejahteraan, sebenarnya kesejahteraan itu tanggung jawab siapa? Isu ini mulai timbul dipermukaan pada tahun 90-an, di mana sebelumnya pembangunan ditanggung oleh pemerintah tetapi mulai bergeser bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab multi stakeholder. Secara spesifik (Spicker,1995) dalam menggambarkan isu tersebut menjadi walfare pluralism. Peran mensejahterakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga perusahaan, lembaga non pemerintahan, dan juga masyarakat.

Saat ini juga terjadi perubahan paradigma bisnis, dimana yang dulunya prinsip dasar dari bisnis itu mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan menekan modal yang dikeluarkan. Saat ini trennya sudah berubah. Ada paradigma baru yaitu tripel bottom line, bisnis juga bertanggung jawab terhadap lingkungan/Planet dan juga People/hubungan masyarakat atau istilah populernya 3P (People, planet, and Profit). Lebih jauhnya beliau menjelaskan tentang regulasi CSR di Indonesia dan memperlihatkan data-data mengenai inovasi-inovasi pemberdayaan masyarakat saat ini. Terakhir, beliau juga menjelaskan tentang peluang prodi PMI dalam berkontribusi terhadap kegiatan CSR di Indonesia.

Narasumber kedua Muhtadi, menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di bagi menjadi tiga yaitu sebagai regulator (menerbitkan peraturan undang-undang), dinamisator (menggerakan partisipasi multipihak) dan fasilitator (menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, mengenai strategi penanggulangan kemiskinan nasional dibagi menjadi empat cluster. Cluster I adalah program yang ditujukan kepada masyarakat yang sangat miskin contoh programnya adalah jaminan sosial seperti (Jamkesmas, PKH, Raskin, dll) sasaran program ini adalah individu. Cluster II adalah program yang ditujukan kepada masyarakat yang miskin, contoh programnya seperti PNPM Mandiri  dan Cluster II sasaran programnya adalah kolektif/komunitas. Cluster III adalah program yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak terlalu miskin dan tidak miskin, contoh programnya seperti KUR/Kredit usaha Rakyat. Sasaran dari cluster III adalah individu/perorangan. Terakhir ada Cluster IV, contoh programnya seperti rumah murah, energi murah dan lain-lain.

Kegagalan program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: pendekatan top-down, pengabaian nilai-nilai lokal dan bias ‘outsider’, kurangnya partisipasi, pendekatan yang tidak holistik dan ilusi investasi (Muktasam (2001) yang mengutip Chambers (1983), Harrison (1995), Burkey (1993), Esman and Uphoff (1984)). Sarana prasarana pendukung yang kurang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Yasin,2015). Prosedur mekasnisme pengawasan terhadap para penerima manfaat dana belum maksimal (Ibrahimet al. 2014).

Beliau mengatakan suatu program pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila indikator keberhasilannya terpenuhi, seperti indikator kepemimpinan, kinerja fasilitator yang bags, partisipasi masyarakat yang tinggi, transformas kelembagaan yang konsisten, manajemen yang profesional, jaringan kemitraan bagus, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder, sertaberbasis teknologi informasi dan komputer. (am/mar)